Ekonomi Indonesia

Pertumbuhan dan Perubahan Struktur Ekonomi Indonesia

Dalam lintasan sejarah, pembangunan sebagi sebuah upaya penataan ekonomi sebuah Negara – bias di telusuru dalam kurun waktu yang lama. Bahakan, pemikiran,-pemikiran adam sith yang di susun sejak abad-18 masih di jadikan rujukan bagi pembanguna ekonomi saat ini, khususnya Negara-negara maju yang mengidentifikasi ekonominya sebagai mazhab kapitalis. Tetapi dalam penyelengaraannya, proyek pembangunan sempat terhenti akibat Perang Dunia II yang melantakan sebagian besar Negara, terutam Negara-negara eropa. Setelah Perang Dunia II itulah, eropa yang hancur lebur akibat perang, dengan sendirinya memerlukan pembangunan untuk menata kembalinya perekonomiannya. Instrument pembangunan ini adalah program bantuan besar dari Amerika Serikat, yakni Marshal Aid. Program ini memiliki tujuan ganda, untuk menjalankan ekonomi dunia dan menahan laju komunisme.

Tampak sejak awal gagasan pembangunan yang mulai marak di jalankan setelah Perang Dunia II itu memiliki dua tujuan penting, khususnya lewat program Marshal Aid. Pertama, pembangunan di pakau sebagai alat untuk menyebar tata ekonomia tunggal dunia, di mana model ini mendasarkan diri pada  mekanisme pasar dan liberalisasi perdagangan. Tata ekonomi tersebut di harapkan bias mengintergretasikan setiap Negara dalam sebuah ikatan perekonomian dan menimbulkan efisiensi alokasi sumberdaya pada level internasional. Kedua, pembanguna juga memiliki tujuan politis untuk menahan perluasan ide dan penerapan komunisme yang di anggap membahayakan kepentingan amerika serikat. Bagi Negara-negara penganjur kapitalisme, komunisme nerupakan virus jahat yang tidak saja bertentangan dengan nilai-nilai kapitalisme, tetapi juga berpotensi mematikan kebebasan individu, khususnya dalam mengerjakan aktivitas ekonomi dan politik. Realitas inilah yang pantas di catat untuk memahami peta pembangunan dunia yang berlangsung saat ini.

Pertumbuhan Ekonomi selama Orde Lama hingga Saat ini.

ORDE LAMA

Selama Pemerintahan Orde Lama, keadaan perekonomian Indonesia sangat

buruk, walaupun sempat mengalami pertumbuhan dengan laju rata-rata per

tahun hampir 7% selama dekade 1950-an, dan setelah itu turun drastis

menjadi rata-rata per tahun hanya 1,9% atau bahkan nyaris mengalami

stagflasi selama tahun 1965-1966. Tahun 1965 dan 1966 laju pertumbuhan

ekonomi atau produk domestic bruto (PDB) masing-masing hanya sekitar 0,5%

dan 0,6%.

Tingginya tingkat inflasi yang sempat mencapai lebih dari 300% menjelang akhir periode Orde

Lama.

Kabinet Hatta : reformasi moneter melalui devaluasi mata uang nasional yang

pada saat itu masih gulden dan pemotongan uang sebesar 50% atas semua

uang kertas yang beredar pada bulan Maret 1950 yang dikeluarkan oleh De

Javasche Bank yang bernilai nominal lebih dari 2,50 gulden Indonesia.

Kabinet Wilopo : Untuk pertama kalinya memperkenalkan konsep anggaran berimbang dalam

APBN, memperketat impor, malakukan “rasionalisasi” angkatan bersenjata melalui

medernisasi dan pengurang jumlah personil, dan pengiritan pengeluaran pemerintah.

Pada masa Kabinet Ami I, hanya dua langkah konkret yang dilakukan dalam bidang ekonomi,

yakni pembatasan impor dan kebijakan uang ketat.

Kabinet Burhanuddin, tindakan-tindakan ekonomi penting yang dilakukan termasuk diantaranya

adalah liberalisasi impor, kebijkan uang ketat untuk menekan laju uang beredar, dan

penyempurnaan Program Benteng, mengeluarkan kebijakan yang memperbolehkan modal

(investasi) asing masuk ke Indonesia, pemberian bantuan khusus kepada pengusaha

pengusaha pribumi, dan pembatalan (secara sepihak) persetujuan Konferensi Meja Bundar

sebagai usaha untuk menghilangkan system ekonomi kolonial atau menghapuskan dominasi

perusahaan-perusahaan Belanda dalam perekonomian Indonesia.

Kabinet Ali I, praktis tidak ada langkah-langkah yang berarti, selain mencanangkan sebuah

rencana pembangunan baru dengan nama Rencana Lima Tahun 1956-1960.

Pada masa Kabinet Djuanda : dilakukan pengambilan (nasionalisasi) perusahaan-perusahaan

Belanda.

ORDE BARU

Orde Baru ini perhatian pemerintah lebih ditujukan pada peningkatan kesejahteraan

masyarakat lewat pembangunan ekonomi dan social di tanah air. Pemerintahan Orde Baru

menjalin kembali hubungan baik dengan pihak Barat dan menjauhi pengaruh ideology komunis.

Indonesia juga kembali menjadi anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dan lembaga

lembaga dunia lainnya, seperti Bank Dunia dan Dana Moneter International (IMF).

Sebelum rencana pembangunan lewat Repelita dimulai, terlebih dahulu pemerintah melakukan

pemulihan stabilitas ekonomi, social, dan politik serta rehabilitasi ekonomi di dalam negeri.

Tujuan jangka panjang dari pembangunan ekonomi di Indonesia pada masa Orde Baru adalah

meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui suatu proses industrialisasi dalam skala

besar, yang pada saat itu dianggap sebagai satu-satunya cara yang paling tepat dan efektif

untuk menanggulangi masalah-masalah ekonomi, seperti kesempatan kerja dan defisit neraca

pembayaran.

Faktor Penentu Prospek Pertumbuhan Ekonomi

Tidak bisa di pungkiri bahwa interaksi antarnegara merupakan keniscayaan yang harus di

lakukan apabila tujuan pembangunan berujung pada efisiensi dan kemakmuran bersama.

Hubungan internasional antarnegara ini secara ekonomi di rasionalkan oleh dua aragumen

berikut. Pertama, kepemilikan faktor produksi yang berbeda singga suatu barang/jasa di suatu

Negara lebih murah di produksi disbandingkan Negara lain. Kedua, semakin kompleksnya

pembuatan barang/jasa karena proses nilai tambah mempersyaratkan adanya saling transfer

bahan produksi antarnegara.

Dalam realitasnya, hubungan antar Negara tersebut lebih banyak mengambil sudut pandan

kompetisi di bandingkan kolaborasi. Dari prospektif ini, hubungan ekonomi internasional

cendrung mengambil bentuk eksploitasi, dimna suatu Negara akan berupaya untuk

memperoleh kemakmuran ekonomi bagi pendudukannya dengan mengorbankan kepentingan

kesejahteraan ekonomi Negara lain. Motif hubungan internasional bukan lagi alokasi faktor

produksi secara internasional sehingga di peroleh efisiensi, melainkan membanjiri Negara lain

dengan produk barang/jasa demi memperoleh keuntungan ekonomi yang maksimal. Celakanya

lagi, seperti yang bisa di baca dalam perjalanan sejarah, hubungan ekonomi internasional

tersebut selalu memposisikan Negara maju sebagai peraih keuntungan ekonomi dan

menempatkan Negara berkembang selalu dalam posisi kalah.

Perubahan Struktur Ekonomi

Sadar selalu menjadi yang kalah dalam interaksi dengan dunia internasional, sekitar satu

decade terakhir ini telah muncul upaya konstruksif dalam rangka menyusun kemandirian

perekonomian di Negara berkembang tanpa harus terpengaruh oleh gejolak eksternal. Uapay

tersebut adalah strategi pemberdayaan dengan mengutamakan pembangunan-pembanguan

local. Strategi pembangunan local ini meletakan manusia sebagai penggagas, perumusm dan

pelaksana dari pembangunan itu sendiri. Di sini unit rumah tangga menjadi pilat terpenting

perekonomian. Tambahan yang menarik, strategi pembangunan ini memasukan tiga unsure

penting sebagai penduduknya, yakni kekekuatan social, politik, dan psikologis.

Kekuatan social di konsentarsikan pada pembukaan akses bagi berjalannya produksi tumah

tangga, seperti ; informasi, ilmu pengetahuan, dan keterampilan; partisipasi dalam organisasi

social, dan sumber daya keuangan. Kemudian kekuatan politik di tekankan pada kepemilikian

akses individu rumah tangga terhadap proses pengambilan keputusan, khususnya yang

memiliki damapak langsung terhadap masa depan rumah tangga yang bersangkutan. Terakhir,

kekuatan psikolog di orientasikan pada penemuan potensi setiap individu rumah tang, dimana

hal ini sering diukur dengan munculnya sikap percaya diri. Dalam banyak hal, keberhasilan

pemberdayaan psikolog ini adalah akibat dari berjalannya dua kekuatan sebelumnya, yakni

social dan politik.

Strategi pembanguan local ini sudah di mulai di lakukakn di Negara berkembang melalui

penyesuaian-penyesuain yang selaras dengan kondisi budaya masing-masing suatu wilayah.

Satu cirri penting yang terdapat di naegara mana pun, strategi pembanguan local ini sangat

menhendaki inisiatif lembaga-lembaga alternative di luar pemerintah. Kalau hanya

mengandalkan kelembagaan Negara disamping sumberdaya manusia dan dana yang dimiliki

sangat terbatas faktor nilai-nilai local cendrung di abaikan karena akan mengalami formalisasi

dan penyeragaman. Pada titik inilah pentingnya keberadan lembaga-lembaga alternative untuk

mengisi kekosongan itu.

Hanya yang menjadi persoalan, strategi pembangunan local di atas masih sangat rentang

dengan gejolak yang dating dari luar seperti yang terjadi dengan krisi ekonomi di Indonesia

dewasa ini. Bisa di saksikan bagaimana usaha-usaha kecil yang sudah kuat, seperti

peternakan ayam dan kerajianan kayu, mengalami kepailitan akibat krisis ekonomi tersebut.

Tentu saja hal ini memunculkan pemikiran tambahan, bahwa tindakan mikro harus juga disertai

dengan strategi makro yang memadai agar keberhasilan upaya di level paling bawah

terlindungi dari bahaya serangan globalisasi. Strategi makro yang dimaksud disini adalah

bagaimana pemerintah bisa membentengi ekonomi domestic dari pengaruh labilitas

perekonomian internasional melalui kebijakan-kebijakan protektif.

Dalam rangka usaha tersebut ada dua kebijakan yang bisa di rekomendasikan. Pertama, harus

disadari bahwa iklim globalisasi menyediakan lapangan bermain yang sangat luas dan hampir

tanpa batas. Dalam kerangka ini tindakan-tindakan domestic yang justru menghendaki

penyempitan lapangan bermain bagi pelaku ekonomi dalam negeri menjadi kehilangan

relevansinya. Dengan begitu, menurut cara pndang ini, segala pengondisiannya yang justru

menciptakan hambatan bagi setiap pelaku ekonomi untuk berpartisipasi harus di cegah.

Dengan kebijakan ini di harapkan pelaku ekonomi domestic bisa berkiparah secara maksimal

sesuai denga level kemampuan yang dimiliki sehingga dalam jangka panjang memiliki

kekuatan yang tepadu dan imun dari guncangan eksternal.

Kedua, harus di sadari bahwa pada saatnya nanti kecendrungan dunia akan mengarah pada

standarisasi dalam segala bidang. Jika saat ni standarisasi tersebut masih berlaku di bidang

ekonomi, maka pada waktunya nanti standarisasi akan merambah di bidang politik, social,

maupun hukum. Ini merupakan logika yang mudah di baca dari bagaimna selama ini Negara

negara maju memilki cara pandang dan kepentingan. Untuk itulah, dalam kerangka ini, Negara

berkembang harus terlebih dahulu.

Referensi :

- Basri, Faisal. Perekonomian Indonesia Menjelang Abad XXI. Erlangga. 1995

- Yustika, Ahmad Erani. Pembanguan dan Krisis. Grasindo. 2002

- adypato.files.wordpress.com/.../sejarah-ekonomi-indonesia-sejak-orde-lama-hingga-pemerintahan.pptx

- 

MONETER

Implikasi uang ketat

Pada tahun 1990, otoritas moneter kembali melakukan kebijakan uang  ketat, melalui “gebrakan sumarlin II”. Berbeda dengan “gebrakan Sumarlin II” yang di maksud untuk meredam spekulasi pembelian valas, gebrakan jilid II ini di arahkan untuk meredam inflansi. Perekonnomian tahun 1990 sempat mengalami overheated, yang di tandai dengan investasi tingggi dan inflansi yang juga tinggi. Inflansi yang mengarah ke posisi dua digit inilah yang di pengari dengan kebijakan uang ketat.

Rupanya, kebijakan uang ketet sedang menjadi semacam trend di mana-mana. Entah secara kebetulan atau tidak, kebijakan ini tidak saja di berlakukan di Indonesia, tetapi juga di banyak Negara maju. Tentu hal ini di tempuh dengan tujuan berbeda, yang di sesuaikan dengan kepentingan masing-masing. Meski, esensinya bisa di katakana sama saja, yaitu sebagai upaya untuk menekan laju inflansi.

                Sebagai ilustras, di amerika serikat misalny, yak kurang dari chairman federal reserve alan greenspan sempat menolak kebijakan moneter longgar, sebelum kemudian pemerintah federal memutuskan untuk mengurangi deficit anggaran. Alkhirnya, di amerika berlaku tingkat bunga yang lebih rendah di bandingkan di Negara-negara maju.

Ekspansi vs Kontraksi Moneter

Di Indonesia sendiri, kebijakan uang ketat yang di tempuh otoritas moneter, termasuk hal yang hampir tak pernah di lakukan sejak deregulasi perbankan 1983. Setelah momentum penting dalam perekonomian Indonesia itu, maka rah kebijakan moneter cendrungekspansif daripada kontratif. Kecendrungan ini logis saja, mengingat kepentingan terhadap pertumbuhan ekonomi nasional. Sejak deregulasi 1983, bank-bank di beri kebebasan untuk menentukan suku bungannya sendiri, di sesuaikan dengan kemampuan dan kepentingan masing-masing. Langkah ini di tempuh agar sector perbankan beroperasi secara lebih efisien, dan sekaligus memberi dorongan pada pertumbuhan di sector rill.

                Bukan hanya deregulasi 1983 saja yang mencerminkan kebijakan moneter yang cendrung ekspansif. Kemudahan pendirian bank-bank yang diintroduksikan dengan deregulasi lima tahun sesudahnya  (pakto 1988), juga merupakan upaya untuk memobilisasi dana masyarakat secara lebih besar dan cepat. Kalaupun ada sedikit kebijakan moneter yang cendrung bersifat kontaktif, itu terjadi di pertengahan 1987, yang di kenal dengan gebrakansumarlin. Kebijakn ini, terbukti ampuh untuk menghentikan spekulasi pembelian dollar. Fasilitas dana murah dari bank Indonesia yang di pegang bank-bank umu, di duga merupakan alat yang empuk untuk berspekulasi valuta asing, di tengah-tengah gencarnya desas-desus devaluasi.

Kebijakan “Koreksi”

Berbeda dengan keadaan tiga tahun sebelumny, absorpsi rupiah yang di lakukan pada tahun 1990 tidak di maksudkan untuk menghentikan spekulasi valuta asing. Cadangan devisa berada pada posisi sekitar US$ 5,5 milyar, dan neraca perdagangan pun tetap mengalami surplus, apalagi belakangan muncul rezeki minyak. Artinya, jumlah dollar yang kita kuasai akan semakin bear, sehingga kekhawatiran bahwa cadangan devisa itu akan habis di borong, menjadi tidak beralasan. Adalah mustahil, devisa yang sebagian bank besar terutama milik pemerintah tidak melakukannya. Oleh karena itu, kalau di Jakarta sempat terdengar desas-desus devaluasi, itu benar-benar tidak logis.

Antipasi Dampak Negatif

Konsekuensi negative dari kebijakan uang ketat yang kini di risaukan adalah, jika dalam jangka panjang hal itu menyebabkan tingginya suku bunga, itu jelas. Dan bahwa suku bunga yang tinggi tidak merangsang invenstasi, itu juga merupakan dalil ekonomi yang valid dan sudah teruji. Namun, masalahnya kemudian adalah, sampai seberapa lama kebijakan uang ketat itu akan di tempuh pemerintah. Lalu, seberapa besar tingakat bungan akan naik. Dan bagaimana pula respons iklim investasi terhadap perubahan tingkat bunga.

                Pemerintah mengindikasikan, bahwa kebijakan uang ketat akan berlangsung “sampai tahun 1991”, entah kapan persisnya. Mengenai kenaikan tingkat.