Mencari Data statistic PDB Berdasarkan Sektor

Nama : Nendyan Graes Saimima

Kelas : 1 EB 18

NPM : 2921051

Mata Kuliah : Perekonomian Indonesia

Tugas minggu 8

Perekonomian Indonesia yang diukur berdasarkan besaran PDB atas dasar harga berlaku pada Triwulan I-2011 ...Berita Resmi Statistik No. 52/08/Th. XIII, 5 Agustus 2010 1 No. 52/08/Th. XIII, 5 Agustus 2010 P ERTUMBUHAN E KONOMI I NDONESIA T RIWULAN II-2010 EKONOMI INDONESIA ...Berita Resmi Statistik No.12/02/Th. XIV, 7 Februari 2011 1; Pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) tahun 2010 meningkat sebesar 6,1 persen terhadap tahun 2009 ...Berita Resmi Statistik No. 71/11/Th. XIII, 5 November 2010 1; Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia pada Triwulan III-2010 meningkat sebesar 3,5 persen terhadap ...Berita Resmi Statistik No. 11/02/Th. XII, 16 Februari 2009 1; Pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) tahun 2008 meningkat sebesar 6,1 persen terhadap tahun 2007 ...

STATISTIK MAKRO. SEKTOR PERTANIAN. Daftar Tabel : KATA PENGANTAR. Lanjutan Daftar Tabel. PDB: ... Kredit Sektor Ekonomi Menurut Sektor dan Jenis Penggunaan 2008-2010 ...Preview and download documents about sektor pertanian. Docstoc is a community for sharing professional documents, find free documents and upload documents to share.ANTARAnews.com - Kepala Badan Pusat Statistik (BPS), Rusman Heriawan, mengatakan bahwa produk domestik bruto (PDB) berdasar harga berlaku pada 2010 minimal Rp6.300 triliun.Besaran PDB atas dasar harga berlaku pada Triwulan II-2010 mencapai Rp1.572,4 triliun, ... Sektor pertanian pada Triwulan II-2010 tumbuh 3,4 persen, setelah ...triliun atau sebesar 24,4 persen dari total PDB, kemudian Sektor Pertanian Rp272,1 triliun ... III-2010 yaitu Sektor Pertanian, Sektor Pertambangan dan Penggalian, Sektor .

Tujuan Pembangunan Pertanian

Tujuan akhir pembangunan pertanian adalah terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui sistem pertanian industrial. Secara operasional pencapaian tujuan tersebut ditempuh melalui tahapan-tahapan pembangunan jangka panjang, jangka menengah dan jangka pendek. Kebijakan dan program pembangunan pertanian jangka panjang dijabarkan dalam rencana pembangunan jangka menengah (lima tahunan) dan selanjutnya dijabarkan lebih lanjut ke dalam rencana pembangunan pertanian tahunan.

Dalam rangka menjaga kesinambungan pembangunan, Departemen Pertanian telah menyusun Cetak Biru (Blue Print) Pembangunan Pertanian Jangka Panjang (2005 - 2025), Jangka Menengah (2005-2009) dan tahunan. Adapun sasaran jangka panjang pembangunan pertanian, adalah : (1) Terwujudnya sistem pertanian industrial yang berdayasaing; (2) Mantapnya ketahanan pangan secara mandiri;  (3) Terciptanya kesempatan kerja bagi masyarakat pertanian serta (4)  Terhapusnya kemiskinan di sektor pertanian dan tercapainya pendapatan petani US$ 2500/kapita/tahun.
  
Tujuan jangka menengah pembangunan pertanian (2005-2009) adalah : (1) membangun SDM aparatur profesional, petani mandiri, dan kelembagaan pertanian yang kokoh; (2) meningkatkan pemanfaatan sumberdaya pertanian secara berkelanjutan; (3) memantapkan ketahanan dan keamanan pangan; (4) meningkatkan daya saing dan nilai tambah produk pertanian; (5) menumbuh-kembangkan usaha pertanian yang akan memacu aktivitas ekonomi perdesaan; dan (6) membangun sistem manajemen pembangunan pertanian yang berpihak kepada petani.

Tingkat Kemiskinan dan Pendapatan perkapita Indonesia saat ini dengan Negara Asean

Nama : Nendyan Graes Saimima

Kelas : 1 EB 18

NPM : 2921051

Mata Kuliah : Perekonomian Indonesia

Tugas minggu 5/6

Kemiskinan merupakan problematika kemanusiaan yang telah mendunia dan hingga kini masih menjadi isu sentral di belahan bumi manapun. Selain bersifat laten dan aktual, kemiskinan adalah penyakit sosial ekonomi yang tidak hanya dialami oleh Negara-negara berkembang melainkan negara maju sepeti inggris dan Amerika Serikat. Negara inggris mengalami kemiskinan di penghujung tahun 1700-an pada era kebangkitan revolusi industri di Eropa. Sedangkan Amerika Serikat bahkan mengalami depresi dan resesi ekonomi pada tahun 1930-an dan baru setelah tiga puluh tahun kemudian Amerika Serikat tercatat sebagai Negara Adidaya dan terkaya di dunia.

Ada dua kondisi yang menyebabkan kemiskinan bisa terjadi, yaitu kemiskinan alami dan kemiskinan buatan. kemiskinan alami terjadi akibat sumber daya alam (SDA) yang terbatas, penggunaan teknologi yang rendah dan bencana alam. Kemiskinan Buatan diakibatkan oleh imbas dari para birokrat kurang berkompeten dalam penguasaan ekonomi dan berbagai fasilitas yang tersedia, sehingga mengakibatkan susahnya untuk keluar dari kemelut kemiskinan tersebut. Dampaknya, para ekonom selalu gencar mengkritik kebijakan pembangunan yang mengedepankan pertumbuhan ketimbang dari pemerataan.

Pendapatan

Pendapatan per kapita penduduk Indonesia menembus angka US $ 18,000 atau sekitar Rp. 180.000.000,00 per tahun. Angka tersebut jauh di atas beberapa negara ASEAN lainnya seperti Malaysia yang hanya memiliki pendapatan per kapita penduduk US $ 6,220, atau Thailand dengan pendapatan per kapita penduduknya US $ 2,990. Rekor tersebut hampir menyamai Korea yang memiliki income per kapita penduduk US $ 20,000, meskipun masih jauh di bawah Jepang, Australia, dan Amerika yang memiliki pendapatan per kapita penduduk di atas US $ 30,000.

Itulah topik terhangat yang dicatat di halaman surat kabar nasional pada tahun 2030. Itu pun hanya prediksi beberapa ahli yang mengabaikan peningkatan pendapatan beberapa negara lain di atas yang memang memiliki pendapatan per kapita seperti apa yang tertulis saat ini. Dengan berat hati kita harus mengakui bahwa pendapatan per kapita penduduk Indonesia hanya US $ 1,946 pada tahun 2008, jauh di bawah Jepang US $ 34,189, Amerika US $ 43,444, Australia US $ 50,000, dan Singapura US $ 29,320. Apa masyarakat Indonesia harus menunggu sampai tahun 2030? Dan apa mungkin di tahun 2030 prediksi itu benar-benar akan tercapai? Atau itu hanyalah mimpi indah belaka bagi rakyat Indonesia? Sampai sekarang masalah kemiskinan masih menjadi “hantu” yang menakutkan bagi sebagian besar rakyat Indonesia.

Kemiskinan merupakan problematika kemanusiaan yang telah mendunia dan hingga kini masih menjadi isu sentral di belahan bumi manapun. Selain bersifat laten dan aktual, kemiskinan adalah penyakit sosial ekonomi yang tidak hanya dialami oleh Negara-negara berkembang melainkan negara maju sepeti inggris dan Amerika Serikat. Negara inggris mengalami kemiskinan di penghujung tahun 1700-an pada era kebangkitan revolusi industri di Eropa. Sedangkan Amerika Serikat bahkan mengalami depresi dan resesi ekonomi pada tahun 1930-an dan baru setelah tiga puluh tahun kemudian Amerika Serikat tercatat sebagai Negara Adidaya dan terkaya di dunia.

Ada dua kondisi yang menyebabkan kemiskinan bisa terjadi, yaitu kemiskinan alami dan kemiskinan buatan. kemiskinan alami terjadi akibat sumber daya alam (SDA) yang terbatas, penggunaan teknologi yang rendah dan bencana alam. Kemiskinan Buatan diakibatkan oleh imbas dari para birokrat kurang berkompeten dalam penguasaan ekonomi dan berbagai fasilitas yang tersedia, sehingga mengakibatkan susahnya untuk keluar dari kemelut kemiskinan tersebut. Dampaknya, para ekonom selalu gencar mengkritik kebijakan pembangunan yang mengedepankan pertumbuhan ketimbang dari pemerataan.

Pertumbuhan Ekonomi Pemerintahan

Tugas Minggu 4

Akibat ketidakstabilan politik di dalam luar negari dan pengelolaan ekonomi yang sangat buruk, pada dua decade pertama sejak kemerdekaan 1945 kondisi ekonomi dan social di Indonesia sangat buruk. Produksi dan investasi mengalami stagnasi, bahkan menurun drastic di bandingkan pada masa sebelum kemerdekaan, dan tingkat tahun 1938. Pada awal pemerintahan Oede Baru tahun 1996 yang dipimpin oleh Preseden Soeharto, rata-rat orang Indonesia berpenghasilan hanya sekita 50 dollar Amerika Serikat per tahun; sekitar 60 persen anak-anak Indonesia tidak dapat membaca dan menulis;  dan mendekati 65 persen jumlah populasi hidup dalam kemiskinan absolute.

Menhadapi kondisi yang sangat buruk ini, pada tahun – tahun awal Orde Baru, tiga langkah pendting langsung dilakukan oleh pemerintah, yakni stabilitas, rehabilisasi, dan rekonstruksi ekonomi. Selain tiga langkah tersebut, pemerintah juga mempunyai rencana pembangunan lima tahun (Repelita) yang dilaksanakan secara bertahap. Repelita ini dimulai tahun 1969 dengan Repelita pertama, dan membuat sejumlah kebijakan reformasi ekonomi yang krusial pada decade 70-an dan 80-an, termasuk liberalisasi investasi, neraca modal, perbankan, dan perdagangan eksternal. Berbeda dengan periode Orde Lama, pada Era Orde Baru, industry merupakan sector prioritas utama.

Selai itu, langkah lain yang dilakukan oleh Soeharto yang juga sangat menentukan keberhasilan Orde Baru dalam pembangunan ekonomi, paling tidak ditingkat makro adalah membuka kembali hubungan baik dengan pihak barat. Salah satu konkretnya adalah memulai mengalirnya sana dari luar negri ke Indonesia, tidak hanya dalam bentuk PMA, tetapi juga BLN yang sebagian besar berupa pinjaman lunak. Lahirlah suatu konsorsium Negara-negara donor yang dikenal dengan sebutan IGGI yang dipimpin ileh Negara Belanda yang kemudian berubah menjadi CGI pada awal decade 90-an di bawah koordinasi Bank Dunia.

Hasil konkret  langkah-langkah di atas adalah pertumbuhan ekonomi yang sangat pesat dan berlangsung lama tanpa terputus selama decade 80-an hingga 1997, sesaat sebelum krisis ekonomi muncil yang mencapai titik terburuknya tahun 1998. Berdasarkan data deret waktu dari Badan Pusat Statistik (BPS), selama Orde Baru laju pertumbuhan ekonomi Indonesia mencapai rata-rata 7 persen, atau selama pertengahan tahun pertama 1990-an, antara 7,3 hingga 8,2 persen. Pertumbuhan yang tinggi ini menhasilkan peningkatan pendapatan per kapita lebih dari 10 kali lipat dari 70 dollar AS tahun1969 ke 1.100 dollar AS tahun 1997. Namun, akibat krisis ekonomi 1997/1998, kegiatan ekonomi Indonesia, khususnya di sector formal, praktis terhenti. Krisis itu diawali oleh jatuhnya nilai mata uang bath  Thailand terhadap dollar AS, dan akhirnya berdampak pada nilai mata uang beberapa Negara lainnya di Asia terutama di Indonesia, peso Philipina, dan won Korea Selatan. Dari pertengahan 1997 ketika rupiah mulai terdepresiasi terhadap dollar AS, sehingga pertengahan 1998 nilai rupiah jatuh lebih dari 500 persen. Konsekuensinya, banyak perusahaan, terutam skala besar termasuk sejumlah konglomerat, yang selama er a Orde Baru sangat tergantung pada impor bahan baku dan atau barang setengah jadi seperti komponen dan banyak meminjam uang dari bank-bank komersial di luar negri, terpaksa mengurangi bahakn menghentikan sama sekali kegiatan produksi mereka karena biaya impor dalam rupiah menjadi sangat mahal dan jumlah rupiah yang diperlukan untuk membayar cicilan utang menjadi sangat besar. Akibatnya banyak perusahaan di dalam negri sejak merdeka, ekonomi Indonesia mengalami pertumbuhan negative hingga 13 persen pada tahun 1998.

Pada tahun 1999 ekonomi indoensia mulai pulih, dan dalam bebrapa tahun belakangan ini, Indonesia kembali mencapai derajat stabilitas ekonomi makro yang sehat; walaupun pada tahun 2005 laju pertumbuhan ekonomi hanya sekitar 5,5 persen, lebih rendah dari harapan pada saar itu, yakni 6,5 persen. Pengurangan subsidi pemerintah untuk bahan bakar minyak Oktober 3005 sebagai suatu konsekuensi logis dari meroketnya harga BBM di pasar dunia yang mencapai lebih dari 50 dollar AS per barrel mengakibatkan harga BBM di dalam negri meningkat lebih dari 100 persen. Hal ini memicu kenaikan inflansi domestik yang tinggi. Juga sebagi efek pengganda dari pemotongan subsidi BBM tersebut, pertumbuhan ekonomi Indonesia hanya sekita 6 persen.

Tahun 2006, pertumbuha GDP yang hanya sekitar  5,1 persen pada triwulan pertama juga mencapai tingkat lebih rendah daripada 6 persen. Rendahnya pertumbuhan investasi yang hanya mencapai 0,8 persen merupakan penyebab utama tidak tercapainya angka pertumbuhan ekonomi yang di targetkan pemerintah, yakni diatas 6 persen. Pertumbuhan ekonomi pada tahun tersebut dimotori oleh pertumbuhan ekspor yang sepanjang tahun yang sama lebih di tunjang oleh membaikanya harga internasional beberapa komoditas ekspor dari sector pertanian danb sector pertambangan, bikan disebabkan oleh volume ekspor yang meningkat. Menurut laporan tahunan dari IMF tahun 2006, pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun 2006 diprediksi lebih rendah  daripada harapan pemerintah, yakni hanya 5 persen dan akan tumbuh 6 persen tahun 2007.

Sebagai perbandingan lainnya, terutama untuk melihat kinerja ekonomi Indonesia selama Orde Baru secara relative, memaparkan data mengenai laju pertumbuhan PDB rill rata-rata per tahun di Indonesia dan di tiga NB besar lainnya, yakni India, Brazil, dan Cina, dan NB sebagai satu grup untuk periode 1970-2000. Dalam 30 tahun tersebut, pertumbuhan ekonomi Indonesia tercata 5,7 persen per tahun. Tingkat ini lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan semua NB, tetapi sangat rendah jika dibandingkan dengan laju pertumbuhan ekonomi Cina yang mencapai sekitar 7,1 persen. Untuk 10 tahun pertama, pertumbuhan eknomi India tercata paling rendah diantara keempat Negara tersebut, sedangkan pertumbuhan ekonomi Barzil paling tinggi, disusul oleh Indonesia. Namun, pada 10 tahun terakhir situasinya berubah : Cina menjadi unggul dengan laju pertumbuhan rata-rata sedikit di atas 10 persen, sedangkan akselerasi pertumbuhan ekonomi Indonesia melemah terus, dari 7,9 persen dalam decade 70-an ke 6,4 persen selama periode 80-an dan 4,3 persen dalam decade 90-an.

Dalam lintasan sejarah, pembangunan sebagi sebuah upaya penataan ekonomi sebuah Negara – bias di telusuru dalam kurun waktu yang lama. Bahakan, pemikiran,-pemikiran adam sith yang di susun sejak abad-18 masih di jadikan rujukan bagi pembanguna ekonomi saat ini, khususnya Negara-negara maju yang mengidentifikasi ekonominya sebagai mazhab kapitalis. Tetapi dalam penyelengaraannya, proyek pembangunan sempat terhenti akibat Perang Dunia II yang melantakan sebagian besar Negara, terutam Negara-negara eropa. Setelah Perang Dunia II itulah, eropa yang hancur lebur akibat perang, dengan sendirinya memerlukan pembangunan untuk menata kembalinya perekonomiannya. Instrument pembangunan ini adalah program bantuan besar dari Amerika Serikat, yakni Marshal Aid. Program ini memiliki tujuan ganda, untuk menjalankan ekonomi dunia dan menahan laju komunisme.

Tampak sejak awal gagasan pembangunan yang mulai marak di jalankan setelah Perang Dunia II itu memiliki dua tujuan penting, khususnya lewat program Marshal Aid. Pertama, pembangunan di pakau sebagai alat untuk menyebar tata ekonomia tunggal dunia, di mana model ini mendasarkan diri pada  mekanisme pasar dan liberalisasi perdagangan. Tata ekonomi tersebut di harapkan bias mengintergretasikan setiap Negara dalam sebuah ikatan perekonomian dan menimbulkan efisiensi alokasi sumberdaya pada level internasional. Kedua, pembanguna juga memiliki tujuan politis untuk menahan perluasan ide dan penerapan komunisme yang di anggap membahayakan kepentingan amerika serikat. Bagi Negara-negara penganjur kapitalisme, komunisme nerupakan virus jahat yang tidak saja bertentangan dengan nilai-nilai kapitalisme, tetapi juga berpotensi mematikan kebebasan individu, khususnya dalam mengerjakan aktivitas ekonomi dan politik. Realitas inilah yang pantas di catat untuk memahami peta pembangunan dunia yang berlangsung saat ini.

berikut data yang di ambil dari BPS mengenai pertumbuhan ekonomi di indonesia.
1. ekspor-impor bulanan

tahun 2010

sumber : BPS

2. Pertumbuhan Indeks Produksi Bulanan Industri Besar dan Sedang , 2003-2010

sumber : BPS

Pertumbuhan Ekonomi Pemerintahan

Tugas Minggu 4

Akibat ketidakstabilan politik di dalam luar negari dan pengelolaan ekonomi yang sangat buruk, pada dua decade pertama sejak kemerdekaan 1945 kondisi ekonomi dan social di Indonesia sangat buruk. Produksi dan investasi mengalami stagnasi, bahkan menurun drastic di bandingkan pada masa sebelum kemerdekaan, dan tingkat tahun 1938. Pada awal pemerintahan Oede Baru tahun 1996 yang dipimpin oleh Preseden Soeharto, rata-rat orang Indonesia berpenghasilan hanya sekita 50 dollar Amerika Serikat per tahun; sekitar 60 persen anak-anak Indonesia tidak dapat membaca dan menulis;  dan mendekati 65 persen jumlah populasi hidup dalam kemiskinan absolute.

Menhadapi kondisi yang sangat buruk ini, pada tahun – tahun awal Orde Baru, tiga langkah pendting langsung dilakukan oleh pemerintah, yakni stabilitas, rehabilisasi, dan rekonstruksi ekonomi. Selain tiga langkah tersebut, pemerintah juga mempunyai rencana pembangunan lima tahun (Repelita) yang dilaksanakan secara bertahap. Repelita ini dimulai tahun 1969 dengan Repelita pertama, dan membuat sejumlah kebijakan reformasi ekonomi yang krusial pada decade 70-an dan 80-an, termasuk liberalisasi investasi, neraca modal, perbankan, dan perdagangan eksternal. Berbeda dengan periode Orde Lama, pada Era Orde Baru, industry merupakan sector prioritas utama.

Selai itu, langkah lain yang dilakukan oleh Soeharto yang juga sangat menentukan keberhasilan Orde Baru dalam pembangunan ekonomi, paling tidak ditingkat makro adalah membuka kembali hubungan baik dengan pihak barat. Salah satu konkretnya adalah memulai mengalirnya sana dari luar negri ke Indonesia, tidak hanya dalam bentuk PMA, tetapi juga BLN yang sebagian besar berupa pinjaman lunak. Lahirlah suatu konsorsium Negara-negara donor yang dikenal dengan sebutan IGGI yang dipimpin ileh Negara Belanda yang kemudian berubah menjadi CGI pada awal decade 90-an di bawah koordinasi Bank Dunia.

Hasil konkret  langkah-langkah di atas adalah pertumbuhan ekonomi yang sangat pesat dan berlangsung lama tanpa terputus selama decade 80-an hingga 1997, sesaat sebelum krisis ekonomi muncil yang mencapai titik terburuknya tahun 1998. Berdasarkan data deret waktu dari Badan Pusat Statistik (BPS), selama Orde Baru laju pertumbuhan ekonomi Indonesia mencapai rata-rata 7 persen, atau selama pertengahan tahun pertama 1990-an, antara 7,3 hingga 8,2 persen. Pertumbuhan yang tinggi ini menhasilkan peningkatan pendapatan per kapita lebih dari 10 kali lipat dari 70 dollar AS tahun1969 ke 1.100 dollar AS tahun 1997. Namun, akibat krisis ekonomi 1997/1998, kegiatan ekonomi Indonesia, khususnya di sector formal, praktis terhenti. Krisis itu diawali oleh jatuhnya nilai mata uang bath  Thailand terhadap dollar AS, dan akhirnya berdampak pada nilai mata uang beberapa Negara lainnya di Asia terutama di Indonesia, peso Philipina, dan won Korea Selatan. Dari pertengahan 1997 ketika rupiah mulai terdepresiasi terhadap dollar AS, sehingga pertengahan 1998 nilai rupiah jatuh lebih dari 500 persen. Konsekuensinya, banyak perusahaan, terutam skala besar termasuk sejumlah konglomerat, yang selama er a Orde Baru sangat tergantung pada impor bahan baku dan atau barang setengah jadi seperti komponen dan banyak meminjam uang dari bank-bank komersial di luar negri, terpaksa mengurangi bahakn menghentikan sama sekali kegiatan produksi mereka karena biaya impor dalam rupiah menjadi sangat mahal dan jumlah rupiah yang diperlukan untuk membayar cicilan utang menjadi sangat besar. Akibatnya banyak perusahaan di dalam negri sejak merdeka, ekonomi Indonesia mengalami pertumbuhan negative hingga 13 persen pada tahun 1998.

Pada tahun 1999 ekonomi indoensia mulai pulih, dan dalam bebrapa tahun belakangan ini, Indonesia kembali mencapai derajat stabilitas ekonomi makro yang sehat; walaupun pada tahun 2005 laju pertumbuhan ekonomi hanya sekitar 5,5 persen, lebih rendah dari harapan pada saar itu, yakni 6,5 persen. Pengurangan subsidi pemerintah untuk bahan bakar minyak Oktober 3005 sebagai suatu konsekuensi logis dari meroketnya harga BBM di pasar dunia yang mencapai lebih dari 50 dollar AS per barrel mengakibatkan harga BBM di dalam negri meningkat lebih dari 100 persen. Hal ini memicu kenaikan inflansi domestik yang tinggi. Juga sebagi efek pengganda dari pemotongan subsidi BBM tersebut, pertumbuhan ekonomi Indonesia hanya sekita 6 persen.

Tahun 2006, pertumbuha GDP yang hanya sekitar  5,1 persen pada triwulan pertama juga mencapai tingkat lebih rendah daripada 6 persen. Rendahnya pertumbuhan investasi yang hanya mencapai 0,8 persen merupakan penyebab utama tidak tercapainya angka pertumbuhan ekonomi yang di targetkan pemerintah, yakni diatas 6 persen. Pertumbuhan ekonomi pada tahun tersebut dimotori oleh pertumbuhan ekspor yang sepanjang tahun yang sama lebih di tunjang oleh membaikanya harga internasional beberapa komoditas ekspor dari sector pertanian danb sector pertambangan, bikan disebabkan oleh volume ekspor yang meningkat. Menurut laporan tahunan dari IMF tahun 2006, pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun 2006 diprediksi lebih rendah  daripada harapan pemerintah, yakni hanya 5 persen dan akan tumbuh 6 persen tahun 2007.

Sebagai perbandingan lainnya, terutama untuk melihat kinerja ekonomi Indonesia selama Orde Baru secara relative, memaparkan data mengenai laju pertumbuhan PDB rill rata-rata per tahun di Indonesia dan di tiga NB besar lainnya, yakni India, Brazil, dan Cina, dan NB sebagai satu grup untuk periode 1970-2000. Dalam 30 tahun tersebut, pertumbuhan ekonomi Indonesia tercata 5,7 persen per tahun. Tingkat ini lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan semua NB, tetapi sangat rendah jika dibandingkan dengan laju pertumbuhan ekonomi Cina yang mencapai sekitar 7,1 persen. Untuk 10 tahun pertama, pertumbuhan eknomi India tercata paling rendah diantara keempat Negara tersebut, sedangkan pertumbuhan ekonomi Barzil paling tinggi, disusul oleh Indonesia. Namun, pada 10 tahun terakhir situasinya berubah : Cina menjadi unggul dengan laju pertumbuhan rata-rata sedikit di atas 10 persen, sedangkan akselerasi pertumbuhan ekonomi Indonesia melemah terus, dari 7,9 persen dalam decade 70-an ke 6,4 persen selama periode 80-an dan 4,3 persen dalam decade 90-an.

Dalam lintasan sejarah, pembangunan sebagi sebuah upaya penataan ekonomi sebuah Negara – bias di telusuru dalam kurun waktu yang lama. Bahakan, pemikiran,-pemikiran adam sith yang di susun sejak abad-18 masih di jadikan rujukan bagi pembanguna ekonomi saat ini, khususnya Negara-negara maju yang mengidentifikasi ekonominya sebagai mazhab kapitalis. Tetapi dalam penyelengaraannya, proyek pembangunan sempat terhenti akibat Perang Dunia II yang melantakan sebagian besar Negara, terutam Negara-negara eropa. Setelah Perang Dunia II itulah, eropa yang hancur lebur akibat perang, dengan sendirinya memerlukan pembangunan untuk menata kembalinya perekonomiannya. Instrument pembangunan ini adalah program bantuan besar dari Amerika Serikat, yakni Marshal Aid. Program ini memiliki tujuan ganda, untuk menjalankan ekonomi dunia dan menahan laju komunisme.

Tampak sejak awal gagasan pembangunan yang mulai marak di jalankan setelah Perang Dunia II itu memiliki dua tujuan penting, khususnya lewat program Marshal Aid. Pertama, pembangunan di pakau sebagai alat untuk menyebar tata ekonomia tunggal dunia, di mana model ini mendasarkan diri pada  mekanisme pasar dan liberalisasi perdagangan. Tata ekonomi tersebut di harapkan bias mengintergretasikan setiap Negara dalam sebuah ikatan perekonomian dan menimbulkan efisiensi alokasi sumberdaya pada level internasional. Kedua, pembanguna juga memiliki tujuan politis untuk menahan perluasan ide dan penerapan komunisme yang di anggap membahayakan kepentingan amerika serikat. Bagi Negara-negara penganjur kapitalisme, komunisme nerupakan virus jahat yang tidak saja bertentangan dengan nilai-nilai kapitalisme, tetapi juga berpotensi mematikan kebebasan individu, khususnya dalam mengerjakan aktivitas ekonomi dan politik. Realitas inilah yang pantas di catat untuk memahami peta pembangunan dunia yang berlangsung saat ini.

berikut data yang di ambil dari BPS mengenai pertumbuhan ekonomi di indonesia.
1. ekspor-impor bulanan

tahun 2010

sumber : BPS

2. Pertumbuhan Indeks Produksi Bulanan Industri Besar dan Sedang , 2003-2010

sumber : BPS

3. Uang Beredar (Miliar Rupiah) 2003-2011

sumber : BPS

Ekonomi Indonesia Pemerintahan Indonesia Bersatu

Setelah selama satu dekade dianggap sebagai "orang sakit dari Asia Tenggara", Indonesia saat ini sudah dapat melepaskan imej tersebut dan bahkan dianggap sebagai role model atau anutan di kawasan regional.

Demokrasi telah berkembang dengan pesat dan perekonomian Indonesia berhasil mengatasi krisis finansial global dengan lebih baik dibandingkan negara-negara ASEAN lain. Tiga presiden yang berkuasa setelah lengsernya Soeharto tidak banyak berhasil dalam mengatasi masalah-masalah yang telah mengakar di negara ini. Kekerasan, kekacauan politik, dan stagnasi perekonomian adalah hal-hal yang de rigueur dalam periode tersebut.

Namun pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) berhasil mendobrak dan menjadi katarsis terhadap kebuntuan tersebut. Korupsi dan kemiskinan tetap menjadi masalah di Indonesia. Namun setelah beberapa tahun berada dalam kepemimpinan nasional yang tidak menentu, SBY beserta Wakil Presiden Jusuf Kalla telah berhasil menciptakan kestabilan politik dan ekonomi di Indonesia.

Walaupun dihadang berbagai bencana yang menimpa sejak SBY dan JK menjabat pada 2004- tsunami, epidemi flu burung dan polio, serta melambungnya harga minyak dunia-, Indonesia saat ini adalah negara yang memiliki kestabilan struktural yang jauh lebih baik. Indonesia adalah satu-satunya negara di kawasan regional yang berhasil mengatasi dan mengalahkan mitos "demokrasi yang bermasalah".

Indonesia telah berhasil melampaui masa-masa yang sulit di mana negara ini pernah tersandera oleh anarkisme yang terjadi di seluruh negara kepulauan ini. Dapat dikatakan bahwa "genie of violence" sudah berada di dalam botolnya lagi. Kekhawatiran akan terpecahnya negara ini adalah suatu hal yang usang. Tidak ada bukti akan adanya kekuatan sentrifugal yang akan memicu "Balkanisasi" atau pecahnya Indonesia seperti yang terjadi di negara-negara Balkan.

Tidak ada satu pun serangan teroris di Indonesia sejak 2005. Pencapaian perekonomian oleh pemerintahan SBY sendiri juga tidak kalah signifikan. Pada saat negara-negara lain mengalami "musim dingin ekonomi", Indonesia sepertinya bisa mengatasi badai ini dengan lebih baik. Namun, turunnya bursa saham dan melemahnya mata uang rupiah menunjukkan bahwa Indonesia memang tidak bisa menghindar sepenuhnya dari krisis keuangan dunia.

Perekonomian Indonesia memang tumbuh melambat seperti juga yang terjadi di negara-negara lain. Ekonomi bertumbuh sebesar 5,2% pada kuartal IV/2008 dibandingkan kuartal yang sama tahun sebelumnya akibat menurunnya permintaan dunia terhadap produk-produk komoditas. Akibatnya, perekonomian Indonesia bertumbuh sebesar 6,1% pada 2008 dibandingkan dengan 6,3% pada 2007.

Pemerintah memprediksi bahwa pertumbuhan ekonomi di tahun 2009 akan lebih rendah dari tahun sebelumnya, berkisar antara 4,0% sampai 4,5%. Bank Indonesia memprediksi pertumbuhan ekonomi sekitar 4,0% atau bahkan lebih rendah apabila pelemahan ekonomi global lebih besar dari perkiraan sebelumnya. Namun, pertumbuhan ekonomi Indonesia di tahun ini akan jauh lebih baik dibandingkan dengan negara-negara lain di Asia.

Salah satu penyebab utama kesuksesan perekonomian Indonesia adalah efektifnya kebijakan pemerintah yang berfokus pada disiplin fiskal yang tinggi dan pengurangan utang negara. Saat ini, Indonesia memiliki perekonomian yang kuat dengan cadangan devisa sebesar USD58 miliar per akhir Mei 2009 dan utang luar negeri yang lebih kecil dari 35% PDB-dibandingkan dengan 77% dari PDB di tahun 2001.

Ini adalah salah satu rasio utang yang terendah di negara-negara ASEAN kecuali dibandingkan Singapura yang tidak memiliki utang luar negeri. Dunia pun mulai memperhatikan perkembangan ini. Di dalam publikasinya tahun lalu, The Australian Strategic Policy Institute menyatakan bahwa dunia perlu mengubah pola pandang mereka terhadap Indonesia dan mulai memperlakukan Indonesia sebagai negara yang "normal" sebagaimana negara-negara berkembang lain seperti Brasil, India, dan Meksiko.*** 

Perkembangan yang terjadi dalam lima tahun terakhir membawa perubahan yang signifikan terhadap persepsi dunia mengenai Indonesia. Namun masalah-masalah besar lain masih tetap ada. Pertama, pertumbuhan makroekonomi yang pesat belum menyentuh seluruh lapisan masyarakat secara menyeluruh. Walaupun Jakarta identik dengan vitalitas ekonominya yang tinggi dan kota-kota besar lain di Indonesia memiliki pertumbuhan ekonomi yang pesat, masih banyak warga Indonesia yang hidup di bawah garis kemiskinan.

Sekitar 150 juta penduduk Indonesia tidak memiliki akses yang baik untuk air bersih. Indonesia juga masih memiliki tingkat kematian ibu dan bayi yang terburuk di kawasan Asia. Kedua, UU Ketenagakerjaan yang ada saat ini memiliki implikasi terhadap berkurangnya daya saing Indonesia sebagai salah satu perekonomian padat karya di Asia.

Demikian juga mengenai UU Agraria dan peraturan pertanahan yang membuat investasi di bidang infrastruktur menjadi suatu proses yang berbelit-belit. Ketiga, korupsi dari pihak yudisial mengakibatkan lemahnya ikatan hukum dalam suatu kontrak. Memang, di pihak lain Komite Pemberantasan Korupsi (KPK) telah banyak melakukan investigasi kasus-kasus korupsi besar yang menjadi berita utama di berbagai media.

Adalah suatu kenyataan bahwa Indonesia masih terpuruk sebagai salah satu negara yang paling korup di dunia. Berdasarkan penelitian Transparency International dalam publikasinya yang berjudul 2009 Global Corruption Barometer, Indonesia dianggap sebagai negara paling korup di Asia dengan lembaga legislatif sebagai institusi publik yang paling korup, disusul oleh lembaga yudisial dan polisi.

Kesimpulan yang dapat ditarik adalah bahwa Indonesia masih memerlukan banyak perbaikan. Namun apa yang telah dicapai selama ini merupakan hasil dari visi dan perencanaan pemerintahan SBY. Dapat dibayangkan hal-hal lain yang akan terjadi dalam pemerintahan yang akan berjalan untuk lima tahun ke depan lagi.

Berbagai fenomena terkait dengan kebijakan Pemerintahan SBY-Boediono mendapat penyikapan  oleh Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Seluruh Indoneia (SI). Mereka menuding pemerintahan sekarang  sebagai antek imperialisme. BEM SI mendesak agar SBY–Boediono turun dari tampuk kekuasaannya. Penegasan itu disampaikan saat menggelar aksi demonstrasi di depan monumen Bajra Sandhi, Renon, Denpasar, Rabu (21/7) kemarin.

Fiqi ahmad, koordinator aksi, mengatakan, kenaikan TDL menyebabkan naiknya bahan-bahan pokok. Rata-rata, kenaikan tersebut sebesar 100 persen. Olehnya dalam Rakernas  BEM SI yang sudah digelar selama tiga hari, menghasilkan kalau mereka akan menjadi oposisi permanen, dan menggelar aksi sampai SBY–Boediono turun dari kekuasaannya. “SBY gagal mensejahterakan rakyat. Kami menuntut SBY–Boediono mundur atau kami yang akan menurunkan. Tanggal 20 Oktober, tepat satu tahun pemerintahan SBY – Boediono, kami akan menggelar aksi besar-besaran, dan BEM SI akan mengepung istana,” tegas Fiqi.

Sementara itu, Presiden BEM Unud, Aji Prakoso, mengatakan, pemerintah saat ini bukan representasi dari rakyat, tetapi representasi dari kaum imperialis. Program yang digelontorkan oleh rezim pemenang Pemilu 2009 lalu, adalah program-program yang anti rakyat. “Salah satunya adalah kenaikan TDL. SBY–Boediono belum berpihak pada rakyat. Mereka adalah antek Amerika,” papar Aji.

Di bagian lain, Ketua BEM UGM, Yogyakarta, Aza L. Munardi, dalam orasinya mengatakan, SBY–Boediono telah membohongi rakyat. Dalam berbagai kesempatan, Presiden mengatakan kalau perekonomian Indonesia mengalami peningkatan yang baik. “Padahal, hutang Indonesia hingga hari ini terus membengkak hingga mencapai Rp2700 triliun. Hal ini sebagai bentuk kegagalan SBY–Boediono menyejahterakan rakyat. Lebih baik mundur atau kami yang akan turunkan paksa,” gertaknya.

Dalam kesempatan itu, demonstran yang berjumlah puluhan orang gabungan dari berbagai universitas di Indonesia tersebut, melakukan aksi teatrikal dengan membawa tabung gas, sebagai simbol jeritan suara rakyat atas banyaknya korban meninggal karena meledaknya tabung gas serta simbol dari kenaikan tarif TDL.

Hampir dua jam berorasi, akhirnya BEM SI menutup aksi demonstrasinya dengan pembacaan 6 tuntutan kepada pemerintah, pertama pemerintah harus bertanggungjawab atas berbagai ledakan tabung gas di berbagai daerah, kedua menolak kenaikan tarif TDL dan meminta pemerintah menjamin ketersediaan energi nasional, ketiga wujudkan jaminan kesejahteraan bagi rakyat, dengan menuntaskan carut marut sistem pendidikan, ke empat jaminan sosial nasional dan APBN yang pro rakyat, ke lima menagih janji SBY dalam hal komitmen pemberantasa korupsi dan ke enam menuntut tanggungjawab pemerintah terhadap dampak ACFTA yang menyengsarakan rakyat.

Ekonomi Indonesia

Pertumbuhan dan Perubahan Struktur Ekonomi Indonesia

Dalam lintasan sejarah, pembangunan sebagi sebuah upaya penataan ekonomi sebuah Negara – bias di telusuru dalam kurun waktu yang lama. Bahakan, pemikiran,-pemikiran adam sith yang di susun sejak abad-18 masih di jadikan rujukan bagi pembanguna ekonomi saat ini, khususnya Negara-negara maju yang mengidentifikasi ekonominya sebagai mazhab kapitalis. Tetapi dalam penyelengaraannya, proyek pembangunan sempat terhenti akibat Perang Dunia II yang melantakan sebagian besar Negara, terutam Negara-negara eropa. Setelah Perang Dunia II itulah, eropa yang hancur lebur akibat perang, dengan sendirinya memerlukan pembangunan untuk menata kembalinya perekonomiannya. Instrument pembangunan ini adalah program bantuan besar dari Amerika Serikat, yakni Marshal Aid. Program ini memiliki tujuan ganda, untuk menjalankan ekonomi dunia dan menahan laju komunisme.

Tampak sejak awal gagasan pembangunan yang mulai marak di jalankan setelah Perang Dunia II itu memiliki dua tujuan penting, khususnya lewat program Marshal Aid. Pertama, pembangunan di pakau sebagai alat untuk menyebar tata ekonomia tunggal dunia, di mana model ini mendasarkan diri pada  mekanisme pasar dan liberalisasi perdagangan. Tata ekonomi tersebut di harapkan bias mengintergretasikan setiap Negara dalam sebuah ikatan perekonomian dan menimbulkan efisiensi alokasi sumberdaya pada level internasional. Kedua, pembanguna juga memiliki tujuan politis untuk menahan perluasan ide dan penerapan komunisme yang di anggap membahayakan kepentingan amerika serikat. Bagi Negara-negara penganjur kapitalisme, komunisme nerupakan virus jahat yang tidak saja bertentangan dengan nilai-nilai kapitalisme, tetapi juga berpotensi mematikan kebebasan individu, khususnya dalam mengerjakan aktivitas ekonomi dan politik. Realitas inilah yang pantas di catat untuk memahami peta pembangunan dunia yang berlangsung saat ini.

Pertumbuhan Ekonomi selama Orde Lama hingga Saat ini.

ORDE LAMA

Selama Pemerintahan Orde Lama, keadaan perekonomian Indonesia sangat

buruk, walaupun sempat mengalami pertumbuhan dengan laju rata-rata per

tahun hampir 7% selama dekade 1950-an, dan setelah itu turun drastis

menjadi rata-rata per tahun hanya 1,9% atau bahkan nyaris mengalami

stagflasi selama tahun 1965-1966. Tahun 1965 dan 1966 laju pertumbuhan

ekonomi atau produk domestic bruto (PDB) masing-masing hanya sekitar 0,5%

dan 0,6%.

Tingginya tingkat inflasi yang sempat mencapai lebih dari 300% menjelang akhir periode Orde

Lama.

Kabinet Hatta : reformasi moneter melalui devaluasi mata uang nasional yang

pada saat itu masih gulden dan pemotongan uang sebesar 50% atas semua

uang kertas yang beredar pada bulan Maret 1950 yang dikeluarkan oleh De

Javasche Bank yang bernilai nominal lebih dari 2,50 gulden Indonesia.

Kabinet Wilopo : Untuk pertama kalinya memperkenalkan konsep anggaran berimbang dalam

APBN, memperketat impor, malakukan “rasionalisasi” angkatan bersenjata melalui

medernisasi dan pengurang jumlah personil, dan pengiritan pengeluaran pemerintah.

Pada masa Kabinet Ami I, hanya dua langkah konkret yang dilakukan dalam bidang ekonomi,

yakni pembatasan impor dan kebijakan uang ketat.

Kabinet Burhanuddin, tindakan-tindakan ekonomi penting yang dilakukan termasuk diantaranya

adalah liberalisasi impor, kebijkan uang ketat untuk menekan laju uang beredar, dan

penyempurnaan Program Benteng, mengeluarkan kebijakan yang memperbolehkan modal

(investasi) asing masuk ke Indonesia, pemberian bantuan khusus kepada pengusaha

pengusaha pribumi, dan pembatalan (secara sepihak) persetujuan Konferensi Meja Bundar

sebagai usaha untuk menghilangkan system ekonomi kolonial atau menghapuskan dominasi

perusahaan-perusahaan Belanda dalam perekonomian Indonesia.

Kabinet Ali I, praktis tidak ada langkah-langkah yang berarti, selain mencanangkan sebuah

rencana pembangunan baru dengan nama Rencana Lima Tahun 1956-1960.

Pada masa Kabinet Djuanda : dilakukan pengambilan (nasionalisasi) perusahaan-perusahaan

Belanda.

ORDE BARU

Orde Baru ini perhatian pemerintah lebih ditujukan pada peningkatan kesejahteraan

masyarakat lewat pembangunan ekonomi dan social di tanah air. Pemerintahan Orde Baru

menjalin kembali hubungan baik dengan pihak Barat dan menjauhi pengaruh ideology komunis.

Indonesia juga kembali menjadi anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dan lembaga

lembaga dunia lainnya, seperti Bank Dunia dan Dana Moneter International (IMF).

Sebelum rencana pembangunan lewat Repelita dimulai, terlebih dahulu pemerintah melakukan

pemulihan stabilitas ekonomi, social, dan politik serta rehabilitasi ekonomi di dalam negeri.

Tujuan jangka panjang dari pembangunan ekonomi di Indonesia pada masa Orde Baru adalah

meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui suatu proses industrialisasi dalam skala

besar, yang pada saat itu dianggap sebagai satu-satunya cara yang paling tepat dan efektif

untuk menanggulangi masalah-masalah ekonomi, seperti kesempatan kerja dan defisit neraca

pembayaran.

Faktor Penentu Prospek Pertumbuhan Ekonomi

Tidak bisa di pungkiri bahwa interaksi antarnegara merupakan keniscayaan yang harus di

lakukan apabila tujuan pembangunan berujung pada efisiensi dan kemakmuran bersama.

Hubungan internasional antarnegara ini secara ekonomi di rasionalkan oleh dua aragumen

berikut. Pertama, kepemilikan faktor produksi yang berbeda singga suatu barang/jasa di suatu

Negara lebih murah di produksi disbandingkan Negara lain. Kedua, semakin kompleksnya

pembuatan barang/jasa karena proses nilai tambah mempersyaratkan adanya saling transfer

bahan produksi antarnegara.

Dalam realitasnya, hubungan antar Negara tersebut lebih banyak mengambil sudut pandan

kompetisi di bandingkan kolaborasi. Dari prospektif ini, hubungan ekonomi internasional

cendrung mengambil bentuk eksploitasi, dimna suatu Negara akan berupaya untuk

memperoleh kemakmuran ekonomi bagi pendudukannya dengan mengorbankan kepentingan

kesejahteraan ekonomi Negara lain. Motif hubungan internasional bukan lagi alokasi faktor

produksi secara internasional sehingga di peroleh efisiensi, melainkan membanjiri Negara lain

dengan produk barang/jasa demi memperoleh keuntungan ekonomi yang maksimal. Celakanya

lagi, seperti yang bisa di baca dalam perjalanan sejarah, hubungan ekonomi internasional

tersebut selalu memposisikan Negara maju sebagai peraih keuntungan ekonomi dan

menempatkan Negara berkembang selalu dalam posisi kalah.

Perubahan Struktur Ekonomi

Sadar selalu menjadi yang kalah dalam interaksi dengan dunia internasional, sekitar satu

decade terakhir ini telah muncul upaya konstruksif dalam rangka menyusun kemandirian

perekonomian di Negara berkembang tanpa harus terpengaruh oleh gejolak eksternal. Uapay

tersebut adalah strategi pemberdayaan dengan mengutamakan pembangunan-pembanguan

local. Strategi pembangunan local ini meletakan manusia sebagai penggagas, perumusm dan

pelaksana dari pembangunan itu sendiri. Di sini unit rumah tangga menjadi pilat terpenting

perekonomian. Tambahan yang menarik, strategi pembangunan ini memasukan tiga unsure

penting sebagai penduduknya, yakni kekekuatan social, politik, dan psikologis.

Kekuatan social di konsentarsikan pada pembukaan akses bagi berjalannya produksi tumah

tangga, seperti ; informasi, ilmu pengetahuan, dan keterampilan; partisipasi dalam organisasi

social, dan sumber daya keuangan. Kemudian kekuatan politik di tekankan pada kepemilikian

akses individu rumah tangga terhadap proses pengambilan keputusan, khususnya yang

memiliki damapak langsung terhadap masa depan rumah tangga yang bersangkutan. Terakhir,

kekuatan psikolog di orientasikan pada penemuan potensi setiap individu rumah tang, dimana

hal ini sering diukur dengan munculnya sikap percaya diri. Dalam banyak hal, keberhasilan

pemberdayaan psikolog ini adalah akibat dari berjalannya dua kekuatan sebelumnya, yakni

social dan politik.

Strategi pembanguan local ini sudah di mulai di lakukakn di Negara berkembang melalui

penyesuaian-penyesuain yang selaras dengan kondisi budaya masing-masing suatu wilayah.

Satu cirri penting yang terdapat di naegara mana pun, strategi pembanguan local ini sangat

menhendaki inisiatif lembaga-lembaga alternative di luar pemerintah. Kalau hanya

mengandalkan kelembagaan Negara disamping sumberdaya manusia dan dana yang dimiliki

sangat terbatas faktor nilai-nilai local cendrung di abaikan karena akan mengalami formalisasi

dan penyeragaman. Pada titik inilah pentingnya keberadan lembaga-lembaga alternative untuk

mengisi kekosongan itu.

Hanya yang menjadi persoalan, strategi pembangunan local di atas masih sangat rentang

dengan gejolak yang dating dari luar seperti yang terjadi dengan krisi ekonomi di Indonesia

dewasa ini. Bisa di saksikan bagaimana usaha-usaha kecil yang sudah kuat, seperti

peternakan ayam dan kerajianan kayu, mengalami kepailitan akibat krisis ekonomi tersebut.

Tentu saja hal ini memunculkan pemikiran tambahan, bahwa tindakan mikro harus juga disertai

dengan strategi makro yang memadai agar keberhasilan upaya di level paling bawah

terlindungi dari bahaya serangan globalisasi. Strategi makro yang dimaksud disini adalah

bagaimana pemerintah bisa membentengi ekonomi domestic dari pengaruh labilitas

perekonomian internasional melalui kebijakan-kebijakan protektif.

Dalam rangka usaha tersebut ada dua kebijakan yang bisa di rekomendasikan. Pertama, harus

disadari bahwa iklim globalisasi menyediakan lapangan bermain yang sangat luas dan hampir

tanpa batas. Dalam kerangka ini tindakan-tindakan domestic yang justru menghendaki

penyempitan lapangan bermain bagi pelaku ekonomi dalam negeri menjadi kehilangan

relevansinya. Dengan begitu, menurut cara pndang ini, segala pengondisiannya yang justru

menciptakan hambatan bagi setiap pelaku ekonomi untuk berpartisipasi harus di cegah.

Dengan kebijakan ini di harapkan pelaku ekonomi domestic bisa berkiparah secara maksimal

sesuai denga level kemampuan yang dimiliki sehingga dalam jangka panjang memiliki

kekuatan yang tepadu dan imun dari guncangan eksternal.

Kedua, harus di sadari bahwa pada saatnya nanti kecendrungan dunia akan mengarah pada

standarisasi dalam segala bidang. Jika saat ni standarisasi tersebut masih berlaku di bidang

ekonomi, maka pada waktunya nanti standarisasi akan merambah di bidang politik, social,

maupun hukum. Ini merupakan logika yang mudah di baca dari bagaimna selama ini Negara

negara maju memilki cara pandang dan kepentingan. Untuk itulah, dalam kerangka ini, Negara

berkembang harus terlebih dahulu.

Referensi :

- Basri, Faisal. Perekonomian Indonesia Menjelang Abad XXI. Erlangga. 1995

- Yustika, Ahmad Erani. Pembanguan dan Krisis. Grasindo. 2002

- adypato.files.wordpress.com/.../sejarah-ekonomi-indonesia-sejak-orde-lama-hingga-pemerintahan.pptx

- 

MONETER

Implikasi uang ketat

Pada tahun 1990, otoritas moneter kembali melakukan kebijakan uang  ketat, melalui “gebrakan sumarlin II”. Berbeda dengan “gebrakan Sumarlin II” yang di maksud untuk meredam spekulasi pembelian valas, gebrakan jilid II ini di arahkan untuk meredam inflansi. Perekonnomian tahun 1990 sempat mengalami overheated, yang di tandai dengan investasi tingggi dan inflansi yang juga tinggi. Inflansi yang mengarah ke posisi dua digit inilah yang di pengari dengan kebijakan uang ketat.

Rupanya, kebijakan uang ketet sedang menjadi semacam trend di mana-mana. Entah secara kebetulan atau tidak, kebijakan ini tidak saja di berlakukan di Indonesia, tetapi juga di banyak Negara maju. Tentu hal ini di tempuh dengan tujuan berbeda, yang di sesuaikan dengan kepentingan masing-masing. Meski, esensinya bisa di katakana sama saja, yaitu sebagai upaya untuk menekan laju inflansi.

                Sebagai ilustras, di amerika serikat misalny, yak kurang dari chairman federal reserve alan greenspan sempat menolak kebijakan moneter longgar, sebelum kemudian pemerintah federal memutuskan untuk mengurangi deficit anggaran. Alkhirnya, di amerika berlaku tingkat bunga yang lebih rendah di bandingkan di Negara-negara maju.

Ekspansi vs Kontraksi Moneter

Di Indonesia sendiri, kebijakan uang ketat yang di tempuh otoritas moneter, termasuk hal yang hampir tak pernah di lakukan sejak deregulasi perbankan 1983. Setelah momentum penting dalam perekonomian Indonesia itu, maka rah kebijakan moneter cendrungekspansif daripada kontratif. Kecendrungan ini logis saja, mengingat kepentingan terhadap pertumbuhan ekonomi nasional. Sejak deregulasi 1983, bank-bank di beri kebebasan untuk menentukan suku bungannya sendiri, di sesuaikan dengan kemampuan dan kepentingan masing-masing. Langkah ini di tempuh agar sector perbankan beroperasi secara lebih efisien, dan sekaligus memberi dorongan pada pertumbuhan di sector rill.

                Bukan hanya deregulasi 1983 saja yang mencerminkan kebijakan moneter yang cendrung ekspansif. Kemudahan pendirian bank-bank yang diintroduksikan dengan deregulasi lima tahun sesudahnya  (pakto 1988), juga merupakan upaya untuk memobilisasi dana masyarakat secara lebih besar dan cepat. Kalaupun ada sedikit kebijakan moneter yang cendrung bersifat kontaktif, itu terjadi di pertengahan 1987, yang di kenal dengan gebrakansumarlin. Kebijakn ini, terbukti ampuh untuk menghentikan spekulasi pembelian dollar. Fasilitas dana murah dari bank Indonesia yang di pegang bank-bank umu, di duga merupakan alat yang empuk untuk berspekulasi valuta asing, di tengah-tengah gencarnya desas-desus devaluasi.

Kebijakan “Koreksi”

Berbeda dengan keadaan tiga tahun sebelumny, absorpsi rupiah yang di lakukan pada tahun 1990 tidak di maksudkan untuk menghentikan spekulasi valuta asing. Cadangan devisa berada pada posisi sekitar US$ 5,5 milyar, dan neraca perdagangan pun tetap mengalami surplus, apalagi belakangan muncul rezeki minyak. Artinya, jumlah dollar yang kita kuasai akan semakin bear, sehingga kekhawatiran bahwa cadangan devisa itu akan habis di borong, menjadi tidak beralasan. Adalah mustahil, devisa yang sebagian bank besar terutama milik pemerintah tidak melakukannya. Oleh karena itu, kalau di Jakarta sempat terdengar desas-desus devaluasi, itu benar-benar tidak logis.

Antipasi Dampak Negatif

Konsekuensi negative dari kebijakan uang ketat yang kini di risaukan adalah, jika dalam jangka panjang hal itu menyebabkan tingginya suku bunga, itu jelas. Dan bahwa suku bunga yang tinggi tidak merangsang invenstasi, itu juga merupakan dalil ekonomi yang valid dan sudah teruji. Namun, masalahnya kemudian adalah, sampai seberapa lama kebijakan uang ketat itu akan di tempuh pemerintah. Lalu, seberapa besar tingakat bungan akan naik. Dan bagaimana pula respons iklim investasi terhadap perubahan tingkat bunga.

                Pemerintah mengindikasikan, bahwa kebijakan uang ketat akan berlangsung “sampai tahun 1991”, entah kapan persisnya. Mengenai kenaikan tingkat.