Kata ekonomi, begitu luas artinya.
ekonomi dulu, sekarang maupun nanti pasti akan berubah, perubahan itu di ikuti dengan perubahan manusianya pula.
janji indah terucap tanda ada tindakan dari pejabat negara untuk membangun indonesia.
ekonomi makin terpuruk, yang miskin makin miskin. yang kaya makin kaya.
masyarakatpun bertindak brutal, merampas harta orang yang tak bersalah hanya untuk segenggam beras.
keadailan yang makin rusak, tanpa ada keseimbangan di dalamnya.
ekonomi berpengaruh untuk semuanya.
ekonomi dan rakyat.
ekonomi dan pendidikan.
ekonomi dan pajak.
ekonomi dan masih banyak hal di indonesia yang masih tersembunyi.
kita ngga akan pernah tau, perekonomian di indonesia berkembang baik atau buruk.
masyarakat kelas atas yang tak pernah memikirkan sekelilingnya, yang mereka tau hanya kepuasan yang harus terpenuhi.
hidup semakin kaya, hanya itu.
mengumpulkan pundi-pundi uangnya di peti harta karun.
masyarakat kelas atas yang termasuk dengan pejabat di negara ini, mereka kerjaannya hanya bisa membual.
omong kosong yang basi, untuk kita dengar semua.
janji janji palsu yang mengatasnamakan kesejahteraan bersama.
contoh nyata yang di terjadi pada kalangan ini.
Bagaimana bisa nasib kita semua di tanggung oleh si tukang tidur berjas ?
orang orang seperti ini masih bisa di andalkan sebagai pemimpin bangsa ini ?
malukah kita mempunyai pemimpin yang bermalasan dengan hidup yang mewah.
mereka makan uang kami, tanpa amoun.
memakai untuk kepentingan pribadi.
padahal di luar sini, orang kecil pun susah makan.
malu diriku dengan bangsa ini.
contoh yang tak baik buat generasi berikutnya kelak.
sudah bermalas-malasan kerja, tapi hidupnya ingin enak pula di bayar pemerintah.
kurang apa coba ?
kepuasan mereka pun tak cukup samapai di situ .
kalian tau apa yang mereka tuntut ?
 |
| http://www.indonesianvoices.com/index.php?option=com_content&view=article&id=604:dahsyat-gedung-baru-dpr-ri-36-lantai-ada-spa-dan-kolom-renang&catid=42:berita-umum&Itemid=61 | | |
Pembangunan gedung baru DPR RI yang menelan biaya sangat besar, Rp.1,6 triliun di nilai tidak sensitif terhadap kondisi ekonomi rakyat sekarang ini. Rencananya pembangunan gedung baru sebanyak 36 lantai tersebut nanti akan dilengkapi dengan kolom renang, ruang spa dan tempat tidur untuk istirahat anggota dewan. Bahkan ada yang menyindir, seakan menyaingi Hotel Hilton. Rencana yang penuh dengan kontropersi ini ternyata tetap akan dilanjutkan dan tidak akan dihapus dari anggaran. Seperti yang dikemukan oleh Ketua DPR RI sekaligus Ketua Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) DPR, Marzuki Alie, memastikan pembangunan gedung baru tidak dapat dihentikan. Penolakan pembangunan gedung baru dianggapnya tidak masuk akal, sebab BURT sudah membicarakannya bahkan hingga DPD dan MPR.
benar-benar tidak masuk di akal ?
ekonomi indonesia makin terpuruk.
hal ini sama saja dengan indah hanya depannya saja. padahal busuk di dalam.
bagaimna tidak ?
hidup mewah di tengah kemiskinan
hati terasa miris melihat keadaan seperti ini.
kemiskinan menyengsarakan rakyat.
tah ada rasa kasihan buat orang yang hanya memikirkan duniawi.
saat orang orang merasakan kesusahan, anggota dpr berulah lagi.
makin pusing saja kita yang melihat.
pereknomian yang krisis tapi tetap saja mereka tak mau tahu.
Jakarta - Rencana studi banding anggota Komisi IV dan X DPR RI ke luar negeri pada September hingga Oktober ini banyak menuai kritik. Studi banding yang akan dilakukan ke lima negara sedikitnya akan menelan anggaran hingga Rp 3,7 Miliar.
"Selama 3 minggu ke depan anggaran kunjungan ke luar negeri anggota dewan akan menghabiskan anggaran negara sebesar Rp. 3,7 milyar," kata Kordinator Investigasi dan Advokasi Seknas FITRA Uchok Sky Khadafi, dalam siaran pers, Selasa (14/9/2010).
Tujuan kunjungan komisi IV ke Belanda dan Norwegia adalah berkaitan dengan studi banding pertanian dalam rangka RUU Hortikulkura. Sementara itu tujuan kunjungan Komisi X ke 3 negara, Afrika Selatan, Korea selatan dan Jepang untuk melakukan studi banding yang berkaitan dengan Pramuka.
"Sebetulnya staf ahli anggota DPR telah menyelesaikan DIM (Daftar Investaris Masalah) baik DIM untuk RUU pramuka maupun DIM RUU Hortikulkura. Jadi, kunjungan ke luar negeri anggota DPR tidak diperlukan lagi, karena DIM sudah selesai semua dan tinggal dibahas bersama anggota DPR," kata Uchok.
Menurut data yang dimiliki Seknas FITRA, pengeluaran anggota dewan ke luar negeri ke lima negara tersebut menghabiskan anggaran Rp. 3,7 milyar. Rinciannya, studi banding ke Belanda menghabiskan Rp 766.102.400, Norwegia Rp 877.054.400, Afrika Selatan Rp 795.064.000, Jepang Rp 640.504.000, dan Korsel Rp 611.662.000.
"Kami dari seknas FITRA meminta kepada anggota dewan terhormat untuk membatalkan saja kunjungan ke lima negara, dan uang sebesar Rp. 3.7 milyar bisa kembali lagi ke kas negara atau disumbangkan saja kepada orang-orang miskin," ungkapnya.
Seknas FITRA mendapat data tersebut dari RKA/KL (Rencana Kerja Anggaran/Kementerian/Lembaga) DPR tahun 2010.
http://www.detiknews.com/read/2010/09/14/174915/1440587/10/studi-banding-anggota-dpr-ke-luar-negeri-habiskan-anggaran-rp-37-m?991102605
harga yang mencengangkan.
anggaran segitu banyaknya bisa di pakai buat pendidikan indonesia yang jauh dari kata cukup.
mereka tak memikirkan harga yang sefantastis itu, bisa sangat berarti buat hidup warga yang kurang mampu.
ekonomi kini, tak tau bisa membahagiakan rakyat atau menyengsarakan rakyat.
banyak janji yang membuat kita terpengaruh dengan visi dan misinya .
contohnya saja seperti ini,
Janji ambisius (semua negara anggota) PBB hingga 2015, kemiskinan dan kelaparan bakal berakhir, pendidikan dan kesehatan jauh membaik, serta lingkungan hidup yang lestari dan berkurangnya kesenjangan Utara- Selatan, tampaknya masih jauh dari kesampaian.
Ratusan pemimpin dunia dari 200 negara, juga para selebriti seperti Antonio Banderas, penyanyi Craig David dan Anggun, serta pesepak bola Ronaldo, meramaikan pertemuan di New York minggu ini.
Sepuluh tahun telah berlalu sejak dideklarasikan pada 8 September 2000, artinya tersisa lima tahun untuk memenuhi janji tersebut. Untuk sementara,capaian yang dipublikasikan PBB, terlihat positif.
Jumlah penduduk miskin ekstrem dengan penghasilan di bawah USD1,25 per hari misalnya berkurang dari 46 persen (1990) menjadi 27 persen (2005). Sedangkan sekira 84 persen penduduk dunia tercatat telah memiliki akses ke air bersih. Mencermati statistik tersebut, MDGs bisa dibilang telah melampaui berbagai capaian kebijakan dan strategi pembangunan lainnya yang pernah ada.
Termasuk melebihi capaian program “bantuan” tahun 80-an yang bahkan menyebabkan negara-negara yang terlanda krisis utang akhirnya semakin terbenam dalam lumpur utang luar negeri.
MDGs pun bisa dianggap telah melebihi kebijakan neoliberal tahun 90-an berupa program “Pengetatan Struktural” berlandaskan Washington Consensus di mana terjadi “pertukaran utang dalam jumlah besar dengan kedaulatan ekonomi-politik negara berkembang” yang diatur oleh IMF dan Bank Dunia.
Meragukan Kesuksesan
Namun, MDGs belum menjadi kisah sukses. Masih lebih dari 1,2 miliar masyarakat bumi yang hidup dalam kemiskinan ekstrem. Menurut Unicef, empat dari lima anak balita kekurangan gizi, sementara setiap menit seorang ibu meninggal sewaktu melahirkan.
Sedangkan data keberhasilan pengentasan kemiskinan sebagian berdasarkan trik statistik. Acuan pengurangan tingkat kemiskinan adalah data tahun 1990.
Padahal, sejak 90-an China dan India melakukan lompatan jauh dalam upaya pengurangan kemiskinan di dua negara berpenduduk terbesar di dunia ini. Sementara kenyataan di banyak negara lain sebenarnya tidak membaik, bahkan sebagian mengalami pemburukan.
Data lainnya pun belum meyakinkan. Dalam pernyataan persnya pada 2008, PBB menyebut dibandingkan 1990, kematian ibu hamil berkurang sebanyak sepertiga. Padahal, pada 1990, menurut ekonom William Easterly dari New York University kepada Financial Times, belum ada data yang valid tentang hal tersebut.
Sedangkan menurut sebuah studi dari Unicef, meski secara rata-rata kematian anak berkurang, setengah miliar anak masih saja hidup dalam kemiskinan ekstrem yang menutup kesempatan mereka untuk berkembang jauh lebih rendah dibandingkan apa yang disugestikan oleh statistik.
Mereka yang termiskin harus menjadi “perhatian utama” segala upaya, demikian Unicef, “Tanpa itu, MDGs dipastikan gagal.” Marginalisasi negara-negara miskin dalam proses globalisasi tidak hanya bertentangan dengan nilai-nilai dasar MDGs yang dideklarasikan Sekretaris Jenderal PBB Kofi Annan pada 8 September 2000, tapi juga menjadikan semua upaya “bantuan pembangunan” dari negara-negara kaya tanpa makna dan hasil yang diinginkan.
Menurut perhitungan PBB, negara-negara berkembang setiap tahun mengalami kerugian sebesar USD700 miliar akibat aturan perdagangan dunia yang merugikan. Jumlah tersebut enam kali lebih besar dibandingkan bantuan pembangunan yang diterima dari negara-negara kaya.
”Global Mega-Promises”, demikian julukan yang diberikan oleh David Hulme dari Manchester University tentang MDGs.Namun,bila negara-negara mempertahankan kebijakan pembangunan seperti sebelumnya, MDGs tidak akan tercapai pada 2015, termasuk pada tahun-tahun setelah itu.
“Telah terjadi ketimpangan perkembangan MDGs di antara sejumlah negara,” kata Sekjen PBB Ban Ki-Moon (13/9). Terlalu sering terjadi, lanjut Ban, para pengelola ekonomi dunia mengabaikan mereka yang miskin dan rentan.Dana yang kita perlukan, sekalipun kecil, tetap belum tersedia.
“Masalah ini dipersulit pula oleh krisis ekonomi,” lanjutnya. Terkait pendanaan, Ban mengatakan, diperlukan USD100 miliar dalam lima tahun mendatang.
Dana tersebut diperlukan khusus untuk penurunan angka kemiskinan dan peningkatan derajat kesehatan. Sekira USD26 miliar, demikian Ban, amat diperlukan untuk membantu 49 negara termiskin di dunia pada 2011.
Menanggapi KTT New York ini, sejumlah kalangan dan berbagai lembaga bantuan bersikap skeptis dengan peluang pencapaian target MDGs. Banyak bahasa yang bagus dalam dokumen ini tentang promosi pembangunan di negara-negara miskin.
Akan tetapi, hal yang memalukan adalah,hanya sedikit aksi dari para pemimpin negara untuk benar-benar mencapai target MDGs itu. “Dengan waktu yang hanya tersisa lima tahun, keadaan seperti ini tidak baik,” kata Juru Bicara Oxfam, Emma Seery. Krisis ekonomi global sejak 2008 menambah persoalan.
Setidaknya 100 juta penduduk dunia kembali terjerembab dalam kemiskinan sehingga menambah warga miskin global yang tadinya hanya 1,2 miliar jiwa. Mayoritas warga miskin atau sepertiga dari total penduduk miskin global berada di Asia. Selebihnya di Afrika, Amerika Latin, serta Eropa Timur dan Selatan.
MDGs Indonesia Butuh Keberpihakan
Bagaimana dengan Indonesia? Berbagai tantangan masih dihadapi bangsa Indonesia dalam upaya pencapaian MDGs. Salah satunya adalah kesenjangan antarwilayah dan kelompok termasuk kelompok marginal yang perlu diatasi.
Kebijakan dan sumber daya yang dibutuhkan untuk mengatasi kemiskinan dan kondisi kesehatan, terutama di bagian timur Indonesia, perdesaan, dan kota-kota besar.
Dalam lima tahun terakhir di tengah kondisi negara yang belum sepenuhnya pulih dari krisis ekonomi 1997/1998 dan tantangan global yang makin sulit. Seperti gejolak harga minyak, meroketnya harga pangan, serta (kembali) terjadinya krisis keuangan global 2007/2008 yang menyebabkan resesi ekonomi dunia dan sedikit banyak telah berpengaruh pula terhadap kinerja perekonomian dalam negeri.
Tingkat pertumbuhan hanya empat sampai lima persen dibandingkan enam persen sebelum krisis. Begitu pula dengan kenaikan harga pangan yang menjadi pengeluaran rumah tangga terbesar di kelompok masyarakat menengah bawah.
Dalam kurun waktu lima tahun mendatang hingga 2015, tantangan pembangunan tidaklah semakin ringan. Terkait pengurangan kemiskinan, hal tersebut tidak sepenuhnya dapat mengandalkan pertumbuhan ekonomi, tetapi juga memerlukan berbagai intervensi yang efektif.
Sementara pertumbuhan ekonomi harus mengikutsertakan sebanyak mungkin penduduk Indonesia (inclusive growth). Pola pertumbuhan yang inklusif ini memerlukan intervensi pemerintah yang memihak (affirmative) kepada kelompok yang terpinggirkan untuk memastikan mereka memiliki kapasitas yang memadai dan akses yang sama terhadap kesempatan yang muncul. Tanpa itu,pencapaian MDGs menjadi sesuatu yang nyaris mustahil di negeri ini. (*)
http://economy.okezone.com/read/2010/09/22/279/374638/279/target-mdgs-5-tahun-lagi
Penipuan ekonomi kali ini adalah keahlian pemimpian bangsa ini. korupsi di bangsa ini meraja lela. kegiatan tersebut merupakan hal yang wajar. tapi tetap saja tidak bisa di biarkan. karena itu semua memakai uang rakyat. pekerjaan pejabatpun tidak cuma sampai di situ. merka bisa dengan gampangnya menjadi gubernur di suatu bank terbesar di indonesia.
keadilaan yang mereka pakai pun, menyusahkan rakyat. lagi lagi ekonomi terlibat di dalam hal ini. rakyat pun kena imbasnya. angka kemiskinan makin bertambah. solusi untuk mengatasinya pun tak kuat menahan dorongan masalah tersebut.
bank yang di pakai rakyatpun kena getahnya. seperti berita ini.
Perbankan Tak Serius Lindungi Konsumen
Laporan wartawan KOMPAS.com Caroline Damanik
Selasa, 2 November 2010 | 13:53 WIB
KOMPAS/TOTOK WIJAYANTO
Sejumlah nasabah Bank Century yang tergabung dalam Forum Nasabah Bank Century, Selasa (24/11/2009), diundang Komisi III DPR untuk rapat dengar pendapat umum di Gedung DPR, Jakarta. Para nasabah itu meminta bantuan anggota DPR untuk dapat mendapatkan kembali uang mereka yang hilang.
TERKAIT:
JAKARTA, KOMPAS.com - Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) menilai perbankan Indonesia, terutama Bank Indonesia, tidak serius dalam melindungi hak-hak konsumennya. Hal ini disampaikan oleh Ketua Harian YLKI Sudaryatmo di kantornya, Selasa (2/11/2010). "Bank-bank itu, BI sendiri mengakui bahwa dia itu memang konsennya ke prudential banking atau peraturan. Enggak serius di bidang perlindungan konsumen," katanya kepada wartawan.
Konteks perlindungan konsumen di sektor jasa keuangan dan perbankan dinilai masih sangat minim dan cenderung merugikan konsumen, seperti munculnya produk-produk bodong bank global serta reksadana bank. "Itu tidak boleh kan. Kasus terungkap reksadana tidak diregister, konsumen dirugikan, BI pasti tahu kan?" tambahnya.
Tercatat, keluhan tentang perbankan dan jasa keuangan selalu masuk ke dalam tiga besar sektor yang dikeluhkan oleh konsumen Indonesia, baik terkait kartu kredit, maupun leasing.
Pengurus harian YLKI lainnya, Huzna Zahir mengatakan perlindungan konsumen sering dikesampingkan, termasuk di sektor jasa keuangan dan perbankan.
Oleh karena itu, YLKI mendorong agar Forum G-20 mengakomMwodirnya melalui pembentukan Kelompok Pakar Perlindungan Konsumen Keuangan. "Perlindungan konsumen sering jadi perhatian ke sekian di nasional dan internasional. Jadi di mana ada peluang untuk memasukkan isu ini, ya kita masukkan," katanya.
http://bisniskeuangan.kompas.com/read/2010/11/02/13530111/Perbankan.Tak.Serius.Lindungi.Konsumen
Membicarakan keuangan negara memang tak ada habisnya. merekapun bekerja sesuai jalunya. perubahan manusia juga menuntut perekonomian. dari yang ekonomi mikro dan makro, dari ekonomi ke kehidupan sehari-hari. hala ini akan terjalin hubungannya sampai kapanpun. tergantung manusia yang ingin hidup lebih baik lagi.
