Demokrasi telah berkembang dengan pesat dan perekonomian Indonesia berhasil mengatasi krisis finansial global dengan lebih baik dibandingkan negara-negara ASEAN lain. Tiga presiden yang berkuasa setelah lengsernya Soeharto tidak banyak berhasil dalam mengatasi masalah-masalah yang telah mengakar di negara ini. Kekerasan, kekacauan politik, dan stagnasi perekonomian adalah hal-hal yang de rigueur dalam periode tersebut.
Namun pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) berhasil mendobrak dan menjadi katarsis terhadap kebuntuan tersebut. Korupsi dan kemiskinan tetap menjadi masalah di Indonesia. Namun setelah beberapa tahun berada dalam kepemimpinan nasional yang tidak menentu, SBY beserta Wakil Presiden Jusuf Kalla telah berhasil menciptakan kestabilan politik dan ekonomi di Indonesia.
Walaupun dihadang berbagai bencana yang menimpa sejak SBY dan JK menjabat pada 2004- tsunami, epidemi flu burung dan polio, serta melambungnya harga minyak dunia-, Indonesia saat ini adalah negara yang memiliki kestabilan struktural yang jauh lebih baik. Indonesia adalah satu-satunya negara di kawasan regional yang berhasil mengatasi dan mengalahkan mitos "demokrasi yang bermasalah".
Indonesia telah berhasil melampaui masa-masa yang sulit di mana negara ini pernah tersandera oleh anarkisme yang terjadi di seluruh negara kepulauan ini. Dapat dikatakan bahwa "genie of violence" sudah berada di dalam botolnya lagi. Kekhawatiran akan terpecahnya negara ini adalah suatu hal yang usang. Tidak ada bukti akan adanya kekuatan sentrifugal yang akan memicu "Balkanisasi" atau pecahnya Indonesia seperti yang terjadi di negara-negara Balkan.
Tidak ada satu pun serangan teroris di Indonesia sejak 2005. Pencapaian perekonomian oleh pemerintahan SBY sendiri juga tidak kalah signifikan. Pada saat negara-negara lain mengalami "musim dingin ekonomi", Indonesia sepertinya bisa mengatasi badai ini dengan lebih baik. Namun, turunnya bursa saham dan melemahnya mata uang rupiah menunjukkan bahwa Indonesia memang tidak bisa menghindar sepenuhnya dari krisis keuangan dunia.
Perekonomian Indonesia memang tumbuh melambat seperti juga yang terjadi di negara-negara lain. Ekonomi bertumbuh sebesar 5,2% pada kuartal IV/2008 dibandingkan kuartal yang sama tahun sebelumnya akibat menurunnya permintaan dunia terhadap produk-produk komoditas. Akibatnya, perekonomian Indonesia bertumbuh sebesar 6,1% pada 2008 dibandingkan dengan 6,3% pada 2007.
Pemerintah memprediksi bahwa pertumbuhan ekonomi di tahun 2009 akan lebih rendah dari tahun sebelumnya, berkisar antara 4,0% sampai 4,5%. Bank Indonesia memprediksi pertumbuhan ekonomi sekitar 4,0% atau bahkan lebih rendah apabila pelemahan ekonomi global lebih besar dari perkiraan sebelumnya. Namun, pertumbuhan ekonomi Indonesia di tahun ini akan jauh lebih baik dibandingkan dengan negara-negara lain di Asia.
Salah satu penyebab utama kesuksesan perekonomian Indonesia adalah efektifnya kebijakan pemerintah yang berfokus pada disiplin fiskal yang tinggi dan pengurangan utang negara. Saat ini, Indonesia memiliki perekonomian yang kuat dengan cadangan devisa sebesar USD58 miliar per akhir Mei 2009 dan utang luar negeri yang lebih kecil dari 35% PDB-dibandingkan dengan 77% dari PDB di tahun 2001.
Ini adalah salah satu rasio utang yang terendah di negara-negara ASEAN kecuali dibandingkan Singapura yang tidak memiliki utang luar negeri. Dunia pun mulai memperhatikan perkembangan ini. Di dalam publikasinya tahun lalu, The Australian Strategic Policy Institute menyatakan bahwa dunia perlu mengubah pola pandang mereka terhadap Indonesia dan mulai memperlakukan Indonesia sebagai negara yang "normal" sebagaimana negara-negara berkembang lain seperti Brasil, India, dan Meksiko.***
Perkembangan yang terjadi dalam lima tahun terakhir membawa perubahan yang signifikan terhadap persepsi dunia mengenai Indonesia. Namun masalah-masalah besar lain masih tetap ada. Pertama, pertumbuhan makroekonomi yang pesat belum menyentuh seluruh lapisan masyarakat secara menyeluruh. Walaupun Jakarta identik dengan vitalitas ekonominya yang tinggi dan kota-kota besar lain di Indonesia memiliki pertumbuhan ekonomi yang pesat, masih banyak warga Indonesia yang hidup di bawah garis kemiskinan.
Sekitar 150 juta penduduk Indonesia tidak memiliki akses yang baik untuk air bersih. Indonesia juga masih memiliki tingkat kematian ibu dan bayi yang terburuk di kawasan Asia. Kedua, UU Ketenagakerjaan yang ada saat ini memiliki implikasi terhadap berkurangnya daya saing Indonesia sebagai salah satu perekonomian padat karya di Asia.
Demikian juga mengenai UU Agraria dan peraturan pertanahan yang membuat investasi di bidang infrastruktur menjadi suatu proses yang berbelit-belit. Ketiga, korupsi dari pihak yudisial mengakibatkan lemahnya ikatan hukum dalam suatu kontrak. Memang, di pihak lain Komite Pemberantasan Korupsi (KPK) telah banyak melakukan investigasi kasus-kasus korupsi besar yang menjadi berita utama di berbagai media.
Adalah suatu kenyataan bahwa Indonesia masih terpuruk sebagai salah satu negara yang paling korup di dunia. Berdasarkan penelitian Transparency International dalam publikasinya yang berjudul 2009 Global Corruption Barometer, Indonesia dianggap sebagai negara paling korup di Asia dengan lembaga legislatif sebagai institusi publik yang paling korup, disusul oleh lembaga yudisial dan polisi.
Kesimpulan yang dapat ditarik adalah bahwa Indonesia masih memerlukan banyak perbaikan. Namun apa yang telah dicapai selama ini merupakan hasil dari visi dan perencanaan pemerintahan SBY. Dapat dibayangkan hal-hal lain yang akan terjadi dalam pemerintahan yang akan berjalan untuk lima tahun ke depan lagi.
Berbagai fenomena terkait dengan kebijakan Pemerintahan SBY-Boediono mendapat penyikapan oleh Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Seluruh Indoneia (SI). Mereka menuding pemerintahan sekarang sebagai antek imperialisme. BEM SI mendesak agar SBY–Boediono turun dari tampuk kekuasaannya. Penegasan itu disampaikan saat menggelar aksi demonstrasi di depan monumen Bajra Sandhi, Renon, Denpasar, Rabu (21/7) kemarin.
Fiqi ahmad, koordinator aksi, mengatakan, kenaikan TDL menyebabkan naiknya bahan-bahan pokok. Rata-rata, kenaikan tersebut sebesar 100 persen. Olehnya dalam Rakernas BEM SI yang sudah digelar selama tiga hari, menghasilkan kalau mereka akan menjadi oposisi permanen, dan menggelar aksi sampai SBY–Boediono turun dari kekuasaannya. “SBY gagal mensejahterakan rakyat. Kami menuntut SBY–Boediono mundur atau kami yang akan menurunkan. Tanggal 20 Oktober, tepat satu tahun pemerintahan SBY – Boediono, kami akan menggelar aksi besar-besaran, dan BEM SI akan mengepung istana,” tegas Fiqi.
Sementara itu, Presiden BEM Unud, Aji Prakoso, mengatakan, pemerintah saat ini bukan representasi dari rakyat, tetapi representasi dari kaum imperialis. Program yang digelontorkan oleh rezim pemenang Pemilu 2009 lalu, adalah program-program yang anti rakyat. “Salah satunya adalah kenaikan TDL. SBY–Boediono belum berpihak pada rakyat. Mereka adalah antek Amerika,” papar Aji.
Di bagian lain, Ketua BEM UGM, Yogyakarta, Aza L. Munardi, dalam orasinya mengatakan, SBY–Boediono telah membohongi rakyat. Dalam berbagai kesempatan, Presiden mengatakan kalau perekonomian Indonesia mengalami peningkatan yang baik. “Padahal, hutang Indonesia hingga hari ini terus membengkak hingga mencapai Rp2700 triliun. Hal ini sebagai bentuk kegagalan SBY–Boediono menyejahterakan rakyat. Lebih baik mundur atau kami yang akan turunkan paksa,” gertaknya.
Dalam kesempatan itu, demonstran yang berjumlah puluhan orang gabungan dari berbagai universitas di Indonesia tersebut, melakukan aksi teatrikal dengan membawa tabung gas, sebagai simbol jeritan suara rakyat atas banyaknya korban meninggal karena meledaknya tabung gas serta simbol dari kenaikan tarif TDL.
Hampir dua jam berorasi, akhirnya BEM SI menutup aksi demonstrasinya dengan pembacaan 6 tuntutan kepada pemerintah, pertama pemerintah harus bertanggungjawab atas berbagai ledakan tabung gas di berbagai daerah, kedua menolak kenaikan tarif TDL dan meminta pemerintah menjamin ketersediaan energi nasional, ketiga wujudkan jaminan kesejahteraan bagi rakyat, dengan menuntaskan carut marut sistem pendidikan, ke empat jaminan sosial nasional dan APBN yang pro rakyat, ke lima menagih janji SBY dalam hal komitmen pemberantasa korupsi dan ke enam menuntut tanggungjawab pemerintah terhadap dampak ACFTA yang menyengsarakan rakyat.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar